BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling
berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan
tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak
(tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel
utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga.
Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan
kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya
sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia
internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi
masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan
suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap
perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin
suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga
sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu
justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas,
sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad
Ikhsan, negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru
ini-ini sepakat mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2
persen dari produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun
secara teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian,
dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan
terutama di negara berkembang.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah
di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1.2.1 Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Fiskal?
1.2.2 Apa Teori Kebijakan Fiskal?
1.2.3 Apa Tujuan Kebijakan Fiskal?
1.2.4 Apa Bentuk-bentuk Kebijakan Fiskal?
1.2.5 Apa Macam-macam Kebijakan Fiskal?
1.2.6 Apa Fungsi Utama Kebijakan Fiskal?
1.2.7 Apa Instrumen Kebijakan Fiskal?
1.2.7 Bagaimana Peranan Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian?
1.2.8 Bagaimana Pengaruh
Resiko Kebijakan Fiskal?
1.2.9 Bagaimana Hubungan Antara Kebijakan
Fiskal dan Moneter?
1.3
Tujuan Pembahasan
Dari rumusan masalah di atas, maka
tujuan pembahasannya adalah sebagai berikut :
1.3.1 Untuk Mengetahui Pengertian Kebijakan Fiskal.
1.3.2 Untuk Mengetahui Teori Kebijakan Fiskal.
1.3.3 Untuk Mengetahui Tujuan Kebijakan Fiskal.
1.3.4 Untuk Mengetahui Bentuk-bentuk Kebijakan Fiskal.
1.3.5 Untuk Mengetahui Macam-macam Kebijakan Fiskal.
1.3.6 Untuk Mengetahui Fungsi Utama Kebijakan Fiskal.
1.3.7 Untuk Mengetahui Instrumen Kebijakan Fiskal.
1.3.8 Untuk Mengetahui Peranan Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian.
1.3.9 Untuk Mengetahui Pengaruh Resiko Kebijakan Fiskal.
1.3.10 Untuk Mengetahui Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Moneter.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengerian Kebijakan
Fiskal
Kebijakan fiskal yang sering juga disebut “politik fiskal” atau
“fiscal policy”, biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah
dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian. Oleh karena anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan
berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “ government
expenditure “ dan “government transfer “, maka sering pula dikatakan bahwa
kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan
pemperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak . memperbesar atau
memperkecil “government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil
“goverment transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Kebijakan fiskal adalah
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
kebijakan fiscal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan
atau pengeluaran Negara.
Kebijakan Fiskal adalah
kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara.
Kebijakan fiskal adalah
kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan Fiskal berbeda
dengan kebijaka moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara
mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.Instrumen utama kebijakan
fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Berikut adalah pengertian Kebijakan Fiskal
meurut Para Ahli :
1.
Sadono Sukirno,
2003 Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat
perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud
untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.
2.
Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama
adalah mengatasi defisit anggaran
pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN
lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih
kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi
makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,
kesempatan kerja dan neraca pembayaran.
3.
Sedangkaan menurut Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskal terdiri dari
perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakkan dengan tujuan untuk
mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indicator yang biasa
dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan
juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan
ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak)
pemerintah.
Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan
diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan
ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk
mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada
sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam
APBN.
Faktor utama dari
kebijakan fiskal sendiri adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang jika
tingkat dan komposisi dari kedua factor ini berubah akan mempengaruhi
vaiable-variable seperti :
1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
2. Pola persebaran sumber daya
3. Distribusi pendapatan
Di Indonesia ini, selain Tax cut (kasinambungan beban pajak) dan Spending
increase (kenaikan belanja pemerintah), ada lagi bentuk- bentuk lain dari
kebijakan fiscal.
Salah satu contohnya adalah BLT (bantuan langsung tunai), tidak sesederhana
seperti yang terlihat, sebetulnya penggunaan metode BLT itu memiliki tujuan
tersendiri dari pemerintah. Tentu saja goal akhirnya untuk memperbaiki kondisi
perekonomian Indonesia dan juga mensejahterakan rakyatnya. Dari BLT ini
sesungguhnya pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang
lalu akan berdampak pada pemningkatan kemampuan membeli dan maka permintaan
akan meningkat, yang akhirnya tercapailah tujuan utamanya, yaitu memper baiki
perekonomian Indonesia. Tapi pada kenyataannya memang tidak semulus itu hasil
yang di dapat di lapangan. Memang ada hal hal yang luput dari perhatian
pemerintah sepertinya, seperti pendistribusiannya, dan bagaimana cara itu akan
sangat rentan oleh kasus korupsi yang tak dapat dipungkiri memang sedang marak
di Negara kita ini. Selain itu juga mental masyarakatnya yang sesungguhnya
adalah akar awal yang perlu dibenahi. Mendapat uang 100 200 ribu itu memang
cukup membantu, tapi takkan lama dan takkan begitu berkembang. Malah menurut
saya jatuhnya akan malas, itu yang malah akan mungkin menjadi boomerang
tersendiri. Alangkah baiknya jika bantuan lebih kepada pelatihan, pendidikan,
dan lapangan pekerjaan. Agar mental hidup mereka lebih baik dan juga bisa
berkembang meski nantinya di lepaskan oleh pemerintah. Jadi tidak selamanya
bergantung pada pemberian pemerintah yang segitu-gitu saja. Kalo ilmu kan tidak
akan habis.
Contoh lainnya juga bisa proyek-proyek yang diadakan pemerintah. Misalnya,
proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini pasti dibutuhkan buruh dan
pekerja lain untuk menyelesaikannya. Jadi proyek ini menyerap SDM sebagai
tenaga kerja. Maka pendapatan masyarakat juga bertambah. Nah ini terlihat lebih
baik, meskipun kalau proyek itu memang hanya untuk jangka waktu tertentu saja.
Selain itu kostumisasi APBN oleh pemerintah dengan contoh deficit financing,
yaitu anggaran dengan menetapkan pengeluaran lebih besar dari penerimaan.
Waktu jaman Bung Karno metode ini pernah dilakukan dengan cara banyak meminjam
uang kepada bank Indonesia sampai terjadi hyperinflasi. Setelah itu untuk
menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang rakyat, namun sayangnya tidakj
cukup. Sehingga hutan luar negeri pun harus ditempuh. Maka cara ini dinilai
tidak efektif. Tapi itu di Indonesia, karena waktu pernah amerika
mengaplikasikan cara ini pada proyek Tenesse Valley nya berhasil. Meskipun
pengeluaran pemerintah bertambah, tapi pendapatan masyarakat juga naik,
sehingga yang terjadi adalah pendorongan kegiatan ekonomi menjadi lebih
bergairah.
2.2 Teori Kebijakan Fiskal
Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas
pertama adalah mengatasi APBN, dan masalah – masalah APBN lainnya. Defisit APBN
terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya.
Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait
dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan
inflasi, jumlah kesempatan kerja/ penggangguran dan saldo neraca pembayaran.
Apabila APBN defisit, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai
saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indoneisa lewat printing money
yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau melebihi
pinjaman, baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau
dari luar negeri ( cara yang kedua ini berarti ekonomi tidak lagi tertutup).
Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi,
maka biasanya opsi kedua yang dipilih.
2.3 Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk
mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya
memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah
(Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat
mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah
pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos
penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan semakin kompleknya struktur ekonomi perdagangan dan keungan. Maka
semakin rumit pula cara penanggulangan infalsi. Kombinasi beragam harus
digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan
dan penentuan harga.
Adapun kebijakan fiskal
sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan
sebagai berikut :
1.
Untuk Meningkatkan Laju
Investasi
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor
swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan
untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu
pemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public,
namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi
suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang
tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat
dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup,
baik swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan
solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental
yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat
laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan
oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi
mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya :
a.
control fisik langsung
b. peningkatan tarif pajak yang ada
c. penerapan pajak baru
d. surplus dari perusahaan Negara
e. pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan
f. keuangan deficit.
2.
Untuk Mendorong Investasi
Optimal Secara Sosial
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial,
dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang
menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju
pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam
pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan
biaya produksi.
3.
Untuk Meningkatkan
Kesempatan Kerja
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal
pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk
mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui
pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan
langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga
diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
4.
Untuk Meningkatkan
Stabilitas Ekonomi Ditengah Ketidak Stabilan Internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas
ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka
mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus
diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok
yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada
impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan
daya beli tambahan.
5.
Untuk Menanggulangi
Inflasi
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah
dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak
komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan
pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.
6.
Untuk Meningkatkan Dan
Mendistribusikan Pendapatan Nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional
terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi
tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya
investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang
berimbang pada berbagai sektor perekonomian.
2.4 Bentuk – Bentuk Kebijakan
Fiskal
Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:
1.
Kebijakan
yang Menyangkut Pembelian Pemerintah atas Barang dan Jasa
Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam
pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”.Pembelian atas barang
dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat.Belanja
pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan
sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.
2.
Kebijakan yang Menyangkut Perpajakan
Pajak merupakan
pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas.Baik
perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak
atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan.Pajak yang dibayarkan
digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut.Kebijakan pemerintah
atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax
reform (pembaharuan pajak).Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya
perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan, meningkatnya.
3.
Kebijakan yang Menyangkut Pembayaran Transfer
Pembayaran
transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan
tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja
pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen “G”
di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan
merupakan pembelian sesuatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut
bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi
pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena
PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta
pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung
sebagai bagian dari belanja pemerintah.
Salah satu gagasan utama Keynes pada tahun 1930-an adalah kebijakan fiskal
dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat keluaran dan peluang
kerja. Secara spesifik menurut Keynes, terdapat dua hal yang dapat dilakukan
oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu:
a.
Kebijakan
fiskal ekspansioner yaitu memotong pajak dan/atau menaikkan pengeluaran untuk
mengeluarkan perekonomian dari penurunan.
b.
Kebijakan
fiskal kontraksioner yaitu menaikkan pajak dan/atau memangkas pengeluaran untuk
mengeluarkan perekonomian dari inflasi.
Dari
sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan
pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri
secara umum.
Kebijakan
fiskal mempunyai pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan
fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka
panjang , sedangkan dalam jangka pendek mempunyai pengaruh terhadap permintaan
agregat barang dan jasa.
2.5
Macam-macam Kebijakan Anggaran/Fiskal
1.
Pembiayaan fungsional
Pembiayaan
pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh
terhadap pendapatan nasional.Tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja
(employment).Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk menigkatkan
penerimaan pemerintah, namun untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta.Untuk
menekan inflasi, maka diatasi dengan kebijakan pinjaman.Jika sektor pajak dan
pinjaman tidak berhasil, maka tindakan pemerintah adalah mencetak uang.Jadi,
dalam hal ini, sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah.
2.
Pengelolaan Anggaran
Penerimaan
dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa
terpisahkan.Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk menciptakan anggaran yang
berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh
anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi maka ditempuh anggaran belanja
surplus.
3.
Stabilisasi Anggaran Otomatis
Dalam
stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran
dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang
disengaja.Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan
biaya relatif dari setiap paket program.Pajak ditetapkan sedemikian rupa
sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.
4.
Anggaran Belanja Seimbang
Kebijakan
anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda,
tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan
jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam
mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran.
Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran,
kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :
1.
Kebijakan Anggaran berimbang
Pengeluaran (belanja) dengan
penerimaan sama. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam
hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan.
2.
Kebijakan Anggaran Surplus
Tidak semua penerimaan
negara dibelanjakan. Sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah.Anggaran
ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi.
3.
Kebijakan Anggaran Defisit
Anggaran disusun
sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran
ini dapat mengakibatkan inflasi karena untuk menutup inflasi, pemerintah harus
meminjam atau mencetak uang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering disebut budget. Budget
pada hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu
tahun yang dituangkan dalam angka – angka rupiah.
4.
Kebijakan
Anggaran Dinamis
Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran
dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga
semakin lama semakin besar (tidak statis).
Tugas
– tugas pemerintah bukan hanya sebagai lembaga pelayanan untuk menjaga dan
melindungi masyarakat namun juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan
perdagangan sehingga anggaran (budget) harus mampu memperkecil pengaruh gejolak
pasang surut ekonomi nasional.
2.6
Fungsi Utama Kebijakan Fiskal
1.
Fungsi Alokasi, yaitu
untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat
sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa Public goods
seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara
layak dan dapat dinikmati oleh seluruhn masyarakat.
2.
Fungsi Distribusi,
yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat
lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan.
3.
Fungsi Stabilisasi,
agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang
tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang memadai. ( Soediyono,R,1992,h.89 )
2.7
Instrumen kebijakan fiskal
Instrumen
Kebijakan Fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan
erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku
akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi
pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut
dalam perekonomian:
1.
Aggregate
demand and the level of economic activity ( Permintaan agregat dan tingkat
kegiatan ekonomi )
2.
The
pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya)
3.
The
distribution of income (Distribusi pendapatan)
Kebijakan
fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada kegiatan ekonomi.
Sikap yang tiga kemungkinan kebijakan fiskal yang netral, ekspansif, dan
kontraktif:
1.
Sikap
netral menyiratkan kebijakan fiskal anggaran berimbang di mana G = T
(Pemerintah pengeluaran = Pajak pendapatan). Pengeluaran pemerintah sepenuhnya
didanai oleh penerimaan pajak dan hasil keseluruhan anggaran memiliki efek
netral pada tingkat kegiatan ekonomi.
2.
Sikap
ekspansif kebijakan fiskal bersih melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah
(G>t) melalui pengeluaran pemerintah meningkat, penurunan pendapatan pajak,
atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang
lebih besar atau lebih kecil daripada surplus anggaran pemerintah sebelumnya,
atau defisit jika sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang. .
Ekspansioner kebijakan fiskal biasanya berhubungan dengan defisit anggaran.
3.
Sebuah
kontraktif kebijakan fiskal (G<T) terjadi ketika bersih dikurangi
pengeluaran pemerintah baik melalui pendapatan pajak yang lebih tinggi,
mengurangi pengeluaran pemerintah, atau kombinasi keduanya. Hal ini akan
mengakibatkan defisit anggaran yang lebih rendah atau surplus yang lebih besar
dari pada pemerintah sebelumnya, atau surplus sebelumnya pemerintah memiliki
anggaran berimbang. Kontraktif kebijakan fiskal biasanya berhubungan dengan
surplus.
2.8
Peranan Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian
Peranan kebijakan
fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi
yang diadakan oleh pemerintah kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi
untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini
berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan
tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju
perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam
mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar
supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian.
Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah
dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak
diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca
pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.
Bagi Negara-negara yamg
sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi
yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Dari bagian 1 kita telah
mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas
produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi
nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian berarti
masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital
formation yang dibutuhkan tersebut.
2.9
Pengaruh Resiko Kebijakan Fiskal
Resiko Fiskal
didefinisikan sebagai potensi tambahan deficit APBN yang disebabkan oleh
sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal sangat perlu
untuk empat tujuan strategis, yaitu :
1.
Peningkatan
kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan
kebijakan fiskal.
2.
Meningkatkan
keterbukaan fiskal.
3.
Meningkatkan
tangung jawab fiskal.
4.
Menciptakan
kesinambungan fiskal.
Resiko Fiskal
dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu :
1)
Resiko
Ekonomi Makro
Dalam
penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar
penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat
Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting
minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan
penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
APBN.Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama
berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.
a. Inflasi
Pemerintah
memproyeksikan angka inflasi tahun 2012 berkisarantara 3,5-5,5 persen.
Sementara itu menurut IMF dalam World Economic Outlook per April 2012, inflasi
diperkirakan sebesar 5,85 persen. Angka ini lebih tinggi daripada realisasi
inflasi tahun 2010 dan lebih rendah dari proyeksi tahun 2011.Dengan demikian
angka proyeksi pemerintah masih sejalan dengan kecendrungan penurunan angka
inflasi. Meskipun angka inflasi telah menunjukkan angka penurunan, tetapi
resiko tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi.
b.
Harga
Minyak
Pemerintah
memerintahkan harga minyak berkisar antara US$ 75 per barel s/d US$95 per
barel, angka tersebut sejalan dengan penurunan harga minyak dipasaran dunia.
2)
Resiko
Utang Dinamika Ekonomi Makro
Pengelolaan
resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan
biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak
terkendali pada masa yang akan mendatang.pada dasarnya resiko utang terdiri
dari empat, diantaranya :
a.
Resiko
Pasar
Resiko Pasar ini
terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga dan resiko likuiditas yag
timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang dinamis.
Resiko nilai tukar terutama berasal dari utang melalui pinjaman luar negeri,
sedangkan resiko tingkat bunga bersumber dari pinjaman luar negeri berbasis
LIBOR dan SBN berbasis SBI 3 bulan.
b.
Sedangkan
Resiko Pembiayaan
Resiko
Pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya pembayaran kewajiban utang pada
tahun/ periode tertentu.
c.
Resiko
Operasional
Resiko
operasional adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses
bisnis dan sistem diunit terkait.Sert yang ditimbulkan oleh aspek legal. Resiko
ini antara lain dapat berupa gagal bayar akibat kelalaian manusia atau
kegagalan sistem yang berdampak pada penurunan sorvereign credit rating.
d.
Resiko
Reputasi
Resiko Reputasi
merupakan resiko penurunan kredibilitas pengelolaan utang dari sudut pandang
investor dan lender yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian dan
konsistensi penerapan strategi pengelolaan utang.
3)
Kewajiban
Kontijensi Pemerintah Pusat
Kewajiban
kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu
dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu
peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam
kendali pemerintah.Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang menjadi resiko
fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan/ atau pinjaman pemerintah atas
proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pension dan
tabungan hari tua pegawai negeri.
4)
Desentralisasi
Fiskal
Kebijakan
desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah
dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia. dalam hal pelaksanaanya,
penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif sebagaimana yang
diharapkan ternyata juga berpotensimenimbulkan resiko fiskal. Resiko
Fiskal dari desentarlisasi fiskal diantaranya, bersumber dari kebijakan
pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian penerusan
pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman daerah serta pengalihan pajak
pusat menjadi pajak daerah.
2.10 Hubungan Antara Kebijakan
Fiskal Dan Moneter
Mula-mula kebijakan
yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan
kebijakan moneter yaitu dengan pengketatan jumlah kredit (tight money policy)
atau dengan memperlonggar perkreditan (easy money policy) yang diberikan oleh
bank-bank umum. Untuk itu biasanya Bank Sentral sangat berperan dalam
mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah-ubah tingkat bunga
dan deking (legal reserve requitment) ataupun kembali atau menjual surat
berharga. Dalam masa depresi Bank Sentral menambah jumlah uang beredar dengan
politik pasar terbuka yaitu dengan membeli obligasi negara, yang selanjutnya
dapat menekan tingkat bunga dan memperbesar deking Bank-bank umum, sehingga
bank-bank umum dapat memperluas pemberian kreditnya lagi. dengan demikian maka
investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan
terobati.
Sebaliknya bila
perekoniman mengalami inflasi pengeluaran investasi dan konsumsi akan dikekang
dengan politik pasar terbuka lewat penjualan obligasi negara sehingga ini
menyerap uang yang beredar dan akan mengurangi deking bank-bank itu dan jumlah
uang beredar akan turun.
Pada tahun 1930-an
terbukti bahwa kebijakan moneter saja tidak dapat mengatasi depresi sebab
tingkat bunga yang sudah begitu rendah ternyata tidak dapat mendorong timbulnya
investasi, karena orang lebih senang menyimpan uang tunai. Dengan kata lain
permintaan akan uang tunai untuk sekedar
menganggur (idle balances) menjadi elastis sempurna pada tingkat bunga yang
rendah. Dengan kegagalan kebijakan moneter itu, maka kebijakan fiskal menjadi
penting. Tetapi sayangnya kebijakan fiskal lebih kaku dibanding dengan
kebijakan moneter, dan umumnya kebijakan moneter lebih dapat diterima oleh
masyarakat daripada kebijakan fiskal.
Oleh karena itu
kombinasi antara kedua kebijakan tersebut perlu dan bahkan seringkali masih
diperlukan tindakan-tindakan langsung guna menanggulangi inflasi atau deflasi
yang sudah gawat seperti politik harga, pengawasan harga, penjatahan dan
sebagainya.
BAB III
KESIMPULAN
1.
kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh
pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi
perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan
alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
2.
Adapun kebijakan fiskal
sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan
sebagai berikut :
1) Untuk meningkatkan laju investasi.
2) Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
3) Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
4) Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan
internasional.
5) Untuk menanggulangi inflasi.
6) Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.
3.
Kebijakan
fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:
1)
Kebijakan
yang Menyangkut Pembelian Pemerintah atas Barang dan Jasa.
2)
Kebijakan
yang Menyangkut Perpajakan.
3)
Kebijakan
yang Menyangkut Pembayaran Transfer.
4.
Macam-macam
kebijakan anggaran/Fiskal
1)
Pembiayaan
Fungsional.
2)
Pengelolaan
Anggaran.
3)
Stabilisasi
Anggaran Otomatis.
4)
Anggaran
Belanja Seimbang.
5.
Peranan kebijakan
fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi
yang diadakan oleh pemerintah kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi
untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini
berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan
tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju
perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam
mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar
supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian.
6.
Resiko
Fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan deficit APBN yang disebabkan oleh
sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal sangat perlu
untuk empat tujuan strategis, yaitu :
1)
Peningkatan
kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan
kebijakan fiskal.
2)
Meningkatkan
keterbukaan fiskal.
3)
Meningkatkan
tangung jawab fiskal.
4)
Menciptakan
kesinambungan fiskal.
DAFTAR PUSTAKA
Reksoprayitno,
Soediyono.2000.Ekonomi Makro Edisi 6.Yogyakarta: BPFE
Sukirno,Sadono.2000.Makroekonomi
Modern. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
untuk materi moneter nya ?
BalasHapusTerima kasih:)
BalasHapusTerima kasih:)
BalasHapusterima kasih
BalasHapusEmang pada dasarnya tujuan dibuatnya kebijakan fiskal untuk ngatur keuangan negara, dan pengembangannya (secara langsung atau tidak langsung).
BalasHapusThank you udah buat pembahasan ini, untuk kedepannya mungkin penulis bisa mengangkat fenomena fintech sebagai literasi keuangan dan dampaknya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Contohnya seperti ini :
Peer to peer lending yang aman
But overall udah keren bgt pembahasannya, saya langsung ngerti.
Semoga membantu untuk kemajuan literasi penulis juga ya!
Thanks!
Saya suka Artikelnya https://www.cekaja.com/info/asuransi-terbaik-untuk-properti
BalasHapus